Selasa, 23 Desember 2025

Pedagang Pasar Baru Bandung Mengadu ke Gubernur Dedi Mulyadi, Kecewa Respons Farhan,

Para pedagang Pasar Baru Trade Center Bandung menyayangkan respons Walikota Bandung Muhammad Farhan dalam menyikapi permasalahan di pasar. Mereka akhirnya mengadukan persoalan yang dihadapi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ketua Forum Komunikasi (Fokus) Pedagang Bersatu Bandung, Kurnia mengatakan, sekitar 200 pedagang mendatangi Lembur Pakuan, Subang pada Senin (15/12/2025) lalu untuk menyampaikan berbagai keluhan kepada Dedi Mulyadi. Kurnia berharap, Dedi Mulyadi bisa memberikan solusi atas permasalahan para pedagang. "Kami 2.500 pedagang sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari Bapak Gubernur terkait persoalan di pasar agar segera diselesaikan," katanya, Minggu (21/12/2025).

Kurnia mengatakan bahwa persoalan di Pasar Baru telah berlangsung cukup lama. Permasalahan tersebut, menurut dia, muncul sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama pengelolaan pasar antara PT DAM Sawarga Maniloka Jaya (DSMJ) dengan Perumda Pasar Juara pada 2021. Hingga saat ini, dia menilai, sejumlah kewajiban pengelola belum sepenuhnya dilaksanakan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai dampak lanjutan, dari potensi persoalan hukum, keresahan di kalangan pedagang, sampai terganggunya aktivitas ekonomi di Pasar Baru. Dalam pertemuan di Lembur Pakuan, lanjut Kurnia, sejumlah persoalan hukum tersebut turut dibahas. Di antaranya adalah tuntutan pembatalan Keputusan Direksi O27 yang mengatur periodisasi surat pemakaian tempat berjualan tahun 2024–2025. Aturan tersebut, terang dia, dinilai memberatkan para pedagang karena mewajibkan pembayaran sewa untuk dua tahun sekaligus. Selain itu, para pedagang juga menyoroti perjanjian kerja sama pengelolaan pasar yang dinilai telah terjadi wanprestasi. Para pedagang, menurut dia, menilai hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut tidak berjalan secara seimbang. Atas kondisi tersebut, para pedagang mengajukan tuntutan agar pemakaian tempat berjualan pada periode 2024-2025 diberikan keringanan.

Opsi yang diusulkan, jelas Kurnia, antara lain berupa pembebasan biaya sewa atau pembayaran sebesar 5 persen dari total tagihan. Hal itu sekaligus sebagai bentuk kompensasi atas dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan para pedagang Pasar Baru hingga kini.

Kurnia mengatakan, kebijakan keringanan sewa penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pedagang di Pasar Baru. "Ada rasa ketidakadilan yang dirasakan pedagang, sehingga kami memilih mengadu kepada Kang Dedi Mulyadi," katanya.

Selain persoalan administrasi dan hukum, para pedagang juga mengeluhkan kondisi Pasar Baru yang sampai sekarang justru semakin sepi pengunjung. Situasi tersebut semakin menekan pendapatan pedagang yang masih berupaya bangkit pascapandemi.

Untuk mencari penyelesaian atas permasalahan tersebut, Kurnia menuturkan bahwa komunikasi bersama tim pengacara Jawa Barat Istimewa pun telah terjalin. Tim tersebut juga telah mengunjungi Posko Fokus Pedagang Bersatu pada Rabu (17/12/2025) lalu. Para pedagang berharap Gubernur Jawa Barat dapat turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan di Pasar Baru Bandung, sekaligus mendorong terciptanya kepastian usaha dan pemulihan aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan tersebut.***

Sumber Artikel berjudul " Kecewa Respons Farhan, Pedagang Pasar Baru Bandung Mengadu ke Gubernur Dedi Mulyadi ", selengkapnya dengan link: https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019878122/kecewa-respons-farhan-pedagang-pasar-baru-bandung-mengadu-ke-gubernur-dedi-mulyadi?page=all

Senin, 15 Desember 2025

Bupati Bandung Barat Ajak Masyarakat Warisi Semangat Juang Pahlawan dengan Bekerja Tulus


Pewarta : Lina SC

Kab. Bandung Barat — Di bawah langit Indonesia yang merdeka, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengajak seluruh masyarakat menundukkan kepala penuh hormat mengenang jasa para pahlawan bangsa. Ia menegaskan, para pahlawan bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan bangsa hingga hari ini.

“Mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal — yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini,” ujar Jeje Ritchie saat memimpin apel peringatan Hari Pahlawan 2025 di Taman Makam Pahlawan Batujajar, Senin (10/11/2025).

Dalam amanatnya, Bupati Jeje menegaskan bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, tetapi lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan para pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi Indonesia.

Bupati Jeje menyebut ada tiga telan utama yang harus diwarisi dari semangat para pahlawan. Pertama, kesabaran. Para pahlawan, katanya, sabar dalam menuntut ilmu, menyusun strategi, menunggu momentum, dan membangun kebersamaan di tengah keterbatasan.

“Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan,” ujarnya.

Kedua, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Ia mencontohkan, setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan atau menuntut balasan, melainkan kembali mengabdi kepada rakyat — mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan perjuangan dengan rendah hati.

“Di situlah letak kehormatan sejati: bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan,” tegasnya.

Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang dan kemakmuran bangsa yang dicintai.

“Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan. Inilah modal besar bagi generasi kita saat ini untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan,” kata Jeje.

Menurut Jeje, perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan bambu runcing, melainkan melalui ilmu pengetahuan, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama — membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan.

“Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya,” tuturnya.

Menutup amanatnya, Bupati Bandung Barat mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk memperbarui tekad dalam mengisi kemerdekaan.

“Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji: kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita — bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam,” pungkasnya

Rabu, 10 Desember 2025

Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, Serahkan Bantuan Beras Premium Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

 Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, Serahkan Bantuan Beras Premium Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

KBB, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali membuktikan komitmennya dalam menjamin hak pangan bagi warganya yang terdampak bencana. Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menyerahkan bantuan beras premium Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD) Amanah kepada masyarakat di Kecamatan Rongga, Jumat (21/11/2025) lalu.

Penyaluran dilakukan secara simbolis di Aula Kecamatan Rongga, dan turut hadir Kepala DKPP KBB, Lukman Nulhakim, beserta unsur pemerintah kecamatan dan desa. Dalam sambutannya,

Bupati Jeje menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat adalah prioritas yang tidak bisa ditunda, terutama di wilayah yang terdampak longsor dan pergerakan tanah.

“Bandung Barat merupakan daerah subur dan potensial dengan 16 kecamatan dan 165 desa. Dengan jumlah penduduk yang besar, pemenuhan kebutuhan pangan adalah tugas yang harus kita tangani bersama,” tegas Bupati Jeje.

Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Jeje memberikan instruksi tegas kepada DKPP agar penyaluran bantuan dilakukan tanpa kecuali dan tanpa hambatan.

“Saya meminta DKPP memastikan tidak ada satu pun warga terdampak di Rongga yang terlewat dalam penyaluran bantuan pangan,” ucapnya.

Bupati menegaskan bahwa Pemkab Bandung Barat akan selalu hadir, cepat, dan tanggap dalam situasi darurat. Kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, serta para stakeholder terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan tepat sasaran.

“Ke depan, kita akan terus meningkatkan layanan kebencanaan dan ketahanan pangan, agar masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi,” tutup Bupati Jeje.

Penyaluran bantuan CCPD ini menjadi bagian dari program berkelanjutan Pemkab Bandung Barat dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus mempercepat pemulihan bagi warga terdampak bencana

Jeje Ritchie Pastikan Kondisi KBB Kondusif

 Jeje Ritchie Pastikan Kondisi KBB Kondusif

KBB, Pemkab Bandung Barat memastikan kondisi wilayahnya kondusif ditengah eskalasi aksi unjuk rasa meningkat di sejumlah daerah di Indonesia.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pihaknya berupaya maksimal menyikapi kondisi saat ini dengan berdiskusi langsung bersama elemen masyarakat di Bandung Barat.

“Alhamdulillah hari ini kami bertemu teman-teman para tokoh masyarakat dan juga teman-teman dari LSM. Kami berdiskusi menyikapi kondisi saat ini yang lumayan chaos,” katanya, Senin (1/9/2025).Ia menambahkan, Pemkab Bandung Barat membuka ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan santun.

“Jadi tak menutup teman-teman yang memberikan aspirasi asalkan dengan cara yang benar dan tidak anarkis. Kami akan terima masukan dengan cara yang santun, Bandung Barat insyaallah kondusif,” katanya.Lebih lanjut ia mengatakan, Pemkab Bandung Barat memilih upaya merangkul semua elemen masyarakat yang ada dan bukan sebaliknya. Justru Diskusi dan duduk bersama dinilai menjadi jalan paling efektif.

“Upaya kami adalah merangkul dari teman-teman untuk berdiskusi. Jadi lebih enak. Harapannya Bandung Barat saling support ngasih masukan yang baik,” katanya.

Ia menegaskan, membangun Kabupaten Bandung Barat ke arah yang lebih baik membutuhkan masukan dari berbagai pihak tak terkecuali kelompok yang selama ini kritis terhadap jalannya pemerintahan.

“Di Pemda perlu masukan dari teman-teman,” tandasnya. (Deni. HM)

Penguatan Kapasitas SDM Digital Jadi Pondasi Penting Menuju Bandung Barat Sebagai Smart City

 Penguatan Kapasitas SDM Digital Jadi Pondasi Penting Menuju Bandung Barat Sebagai Smart City

0

Pewarta : Lina SC

Kab. Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital lewat penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah sebagai bagian dari keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan pemimpin digital masa depan.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bandung Barat, Rony Rudyana mengatakan, Diskominfotik menjadi motor penggerak inovasi digital lintas perangkat daerah, khususnya di Bandung Barat, maka penguatan kapasitas SDM digital merupakan pondasi penting menuju Bandung Barat sebagai daerah cerdas (smart city). hal tersebut dikatakannya saat mengikuti Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) tingkat nasional

Ia menyebut peserta sertifikasi sebagai ujung tombak implementasi digital di tingkat operasional. Desa Binaan Imigrasi Jadi Inspirasi di Forum Internasional DGICM 2025.

“Kompetensi GCIO mempercepat langkah kami menuju smart city,” katanya, Senin (24/11/2025

menurut dia, dengan selesainya rangkaian sertifikasi, Pemkab Bandung Barat optimistis dapat meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, Pemkab Bandung Barat diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih prima, transparan, dan responsif.

Disebutkan, transformasi digital bukan lagi konsep, melainkan langkah nyata yang terus diperkuat melalui peningkatan kualitas aparatur.

“Melalui penguatan SDM dan kepemimpinan digital, kami berkomitmen menjadikan Bandung Barat sebagai daerah yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan,” ujarnya.

Rony menambahkan, transformasi digital bukan hanya soal perangkat atau aplikasi, tetapi kepemimpinan digital di tubuh birokrasi, agar para pemimpin dan pelaksana memiliki pemahaman menyeluruh tentang strategi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Menurutnya, program ini menjadi strategi pemerintah daerah untuk memastikan layanan publik berbasis digital berjalan lebih efektif, aman, dan terintegrasi.

Pemkab Bandung Barat Optimalkan Penyusunan APBD 2026 Demi Peningkatan Layanan Publik

 Pemkab Bandung Barat Optimalkan Penyusunan APBD 2026 Demi Peningkatan Layanan Publik



Pewarta : Lina SC

Kab. Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mengoptimalkan upaya dalam memaksimalkan perencanaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD dengan visi-misi AMANAH. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yaitu pelaksanaan sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi terbaru merupakan aspek terpenting dalam proses penyusunan anggaran.

“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan regulasi tersebut menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang semakin baik. Optimalisasi anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Regulasi ini memastikan proses penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” imbuhnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka penganggaran yang bertanggung jawab.

“Mudah-mudahan proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa optimalisasi anggaran tahun 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi pelayanan kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan mutu layanan dasar.

“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik,” tandasnya

Gubernur Jawa Barat " KDM " Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan keras soal penataan lingkungan di Bandung Raya

Gubernur Jawa Barat " KDM " Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan keras soal penataan lingkungan di Bandung Raya

Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan keras soal penataan lingkungan di Bandung Raya. Ia menegaskan bahwa persoalan banjir dan longsor tidak akan pernah selesai selama tata ruang dibiarkan semrawut dan alih fungsi lahan terus terjadi.
Menurut Dedi, langkah penyelamatan Bandung Raya harus dimulai dari pembenahan menyeluruh atas ruang terbuka hijau, kawasan resapan, hingga pemulihan sempadan sungai yang sudah bertahun-tahun dihuni permukiman padat.

"Penanganan banjir setiap tahun tidak akan berarti kalau ruang hijau, rawa, dan sawah di Bandung terus diuruk. Jika tata ruang tidak dibenahi sejak sekarang, dimungkinkan Bandung akan tenggelam," tegasnya, Rabu (10/12/2025).

"Ruang terbuka hijau harus dipertahankan. Izin-izin perumahan kami tunda untuk evaluasi tata ruangnya. Kita harus pastikan pembangunan tidak menimbulkan risiko tinggi bagi lingkungan di masa depan," ujarnya.

Selain itu, KDM menyebut normalisasi sungai tidak akan efektif tanpa menghentikan alih fungsi lahan di daerah dengan kemiringan ekstrem. Lahan sayuran di lereng curam yang menjadi pemicu longsor di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Bandung, KBB, Garut, Cianjur, dan Bogor akan dikembalikan fungsinya menjadi vegetasi keras.

"Kita evaluasi perkebunan sayur di lahan miring. Agar petani tidak rugi, mereka akan kita rekrut sebagai tenaga pemerintah. Tugasnya menanam dan merawat vegetasi penguat tanah seperti teh, kopi, jengkol, sampai kina," jelasnya.

Kebijakan besar juga disiapkan untuk kawasan bantaran sungai. Ia memastikan relokasi menjadi langkah wajib demi memulihkan kapasitas sungai, terutama di titik rawan seperti Bojongsoang dan Dayeuhkolot di Kabupaten Bandung.

"Warga di bantaran sungai direlokasi, sungainya diperlebar dan kapasitas tampungnya dimaksimalkan. Ini sudah disepakati Pemkab Bandung," katanya.

Ia juga menekankan kewajiban baru bagi pengembang perumahan dimana setiap proyek harus memiliki infrastruktur penampung air seperti danau retensi kecil atau sumur resapan.

Dari sisi anggaran, Dedi memastikan Pemprov Jabar siap menggelontorkan dana besar untuk pemulihan lingkungan. "Pokoknya kita tidak terbatas kalau untuk penyelesaian lingkungan. Kalau Rp200-300 miliar kita siapin. Kita bisa geser dari alokasi lain," katanya.

Mulai Januari 2026, evaluasi tata ruang menyeluruh akan ditegakkan. Dedi juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib hadir dalam pertemuan dengan Menteri ATR/BPN pada 18 Desember nanti untuk membahas evaluasi tata ruang.

"Seluruh bupati dan wali kota wajib hadir. Kalau tidak mau hadir, silakan kalau mau jadi 'Bupati Bencana'," tegasnya.


Pedagang Bakso Cuanki Jl Diponegoro Bandung Akan Ditertibkan Farha Wali Kota Bandung, Diduga Jadi Titik Nongkrong Orang Mabuk

 Pedagang Bakso Cuanki Jl Diponegoro Bandung Akan Ditertibkan Farha Wali Kota Bandung, Diduga Jadi Titik Nongkrong Orang Mabuk


Aktivitas malam di sekitar Jalan Diponegoro, terutama di dekat Pusdai Bandung, kini kembali mendapat perhatian serius dari Pemkot Bandung. Warga menilai kawasan yang dulunya tenang itu berubah menjadi tempat berkumpul sejumlah orang hingga dini hari, bahkan disebut-sebut menjadi lokasi nongkrong bagi mereka yang berada dalam kondisi mabuk. Situasi tersebut membuat keresahan muncul dari berbagai arah, warga sekitar merasa lingkungan mereka tidak lagi aman dan nyaman. Beberapa di antaranya melapor bahwa kerumunan yang muncul sering berlangsung sampai pukul 03.00, dengan suara bising dari kendaraan maupun percakapan pengunjung. Muhammad Farhan, mengaku sudah menerima laporan tersebut. Ia menilai kondisi di Lapangan Sekitar Diponegoro memang perlu perhatian lebih karena lokasinya dekat area publik dan ibadah. Ia menekankan bahwa kegiatan yang menimbulkan kerawanan harus segera ditangani, terutama jika sudah mengganggu kualitas hidup warga. Dalam pertemuan di Cihaurgeulis, Senin 8 Desember 2025, Farhan menyampaikan bahwa masalah ini bukan laporan baru. Ia telah meminta jajarannya memberi penertiban secara rutin, tetapi tetap saja ditemukan situasi yang sama. Farhan menilai penegakan di lapangan belum cukup kuat dan perlu ditingkatkan. “Ini harus beres. Tidak bisa dibiarkan. Saya sudah dengar langsung dari warga yang merasa terganggu saat akan salat Subuh karena kondisi sekitar masjid menjadi tidak nyaman,” kata Farhan dari laman Pemkot Bandung, Rabu 10 Desember 2025. Samsat dan Pemda Siap Terima Apresiasi atas Pencapaian Sepanjang Tahun “Saya sudah pernah sampaikan ini kepada Kasatpol PP, tapi rupanya masih terjadi. Berarti penegakannya perlu lebih digencarkan,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Jadi Tersangka Korupsi

 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung telah resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada tahun 2025.  Penetapan status tersangka ini diumumkan pada hari ini, Rabu, 10 Desember 2025.  Hal ini menjadi sorotan publik, mengingat Erwin baru saja dilantik sebagai Wakil Wali Kota Bandung bersama Wali Kota Muhammad Farhan, pada 20 Februari 2025, oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Baca Juga: Erwin dan Awangga Tersangka, DPRD Minta Pelayanan kepada Masyarakat Bandung Tak Terganggu Sebelum kasus ini mencuat, Pemkot Bandung memang beberapa kali menjadi sorotan karena sejumlah pejabatnya yang tersandung kasus korupsi. Namun, yang membedakan kasus Erwin adalah waktu yang sangat singkat antara pelantikannya dan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Respons SE dari Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Barat Bakal Sisir Izin Perumahan di Zona Rawan Bencana

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan pembangunan perumahan yang berlokasi di kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat.  Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di kawasan Bandung Raya. Adapun kebijakan penghentian sementara tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. SE itu memuat instruksi evaluasi ulang terhadap pembangunan di kawasan rawan bencana yang dikategorikan sebagai wilayah terlarang atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten maupun kota.

Sumber Artikel berjudul " Respons SE dari Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Barat Bakal Sisir Izin Perumahan di Zona Rawan Bencana ", selengkapnya dengan link: https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019851696/respons-se-dari-dedi-mulyadi-bupati-bandung-barat-bakal-sisir-izin-perumahan-di-zona-rawan-bencana

DPRD Minta Pemkot Bandung Antisipasi Bencana Hidrometeorologi




Banjir di salah satu ruas jalan di Kota Bandung. /Antara Foto/Raisan Al Farisi PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono meminta Pemkot Bandung mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Apalagi, di beberapa titik acap kali terjadi banjir. Salah satunya di Sungai Cikapundung. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti drainase di Kota Kembang. "Kadang kala pembangunannya terpisah dengan pembangunan jalan. Tidak tuntas," ujarnya kepada Pikiran- Rakyat. Pendangkalan sungai yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi juga tak luput dari sorotan. Menurutnya, hal itu juga mesti diperhatikan dan diantisipasi. Iman berharap tak ada kejadian luar biasa (KLB) di Kota Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Bandung dalam mengurangi risiko bencana adalah dengan pembabatan ranting rapuh di sejumlah ruas jalan, seperti di Jalan Riau dan Jalan Supratman.

Tiga Anggota Geng Motor Serang Tukang Martabak di Jln.Inhoftank Diringkus Polrestabes Bandung

 foto

Foto : Istimewa

Inilah tiga anggota geng motor yang diamankan jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung.

BANDUNG, KejakimpolNews,com - Aksi komplotan berandalam bermotor atau geng motor yang mengancam dan mencoba mengeroyok tukang martabak di Jalan Inhoftank Kota Bandung diringkus jajaran Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dr. Budi Sartono dalam konferensi pers Kamis (4/12/2025) mengatakan, tiga anggota komplotan itu kini diamankan di Mapolresta Bandung, ketiganya masing-masing berinisial AR (17), FR (19), dan NA (18), sedangkan pelaku lainnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Temukan lebih banyak
Polrestabes) Bandung
Sat Reskrim Polrestabes Bandung
Polrestabes Bandung
motor
Kapolrestabes Bandung
Kota Bandung
BANDUNG
Satreskrim Polrestabes Bandung
Sepeda motor
Satreskrim

Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman CCTV, sebilah celurit panjang berwarna ungu, serta satu unit sepeda motor Mio berwarna biru yang digunakan para pelaku.

Temukan lebih banyak
Bandung
Sepeda motor
Polrestabes) Bandung
Kota Bandung
Motor
BANDUNG
motor
Satreskrim Polrestabes Bandung
Polrestabes Bandung
Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Aksi premanisme yang dilakukan komplotan berandalan itu yakni percobaan pengeroyokan, penganiayaan, dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang terjadi pada Sabtu (29/11/2025) sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Inhoftank No. 89, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Temukan lebih banyak
Satreskrim Polrestabes Bandung
Polrestabes Bandung
Motor
Bandung
Sat Reskrim Polrestabes Bandung
Polrestabes) Bandung
motor
Kapolrestabes Bandung
Kota Bandung
sepeda motor

Mereka ungkap Kapolrestabes, adalah sekelompo pemuda yang menamakan diri WAKAP (Wargi Kapling). Sebelumnya berkumpul dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Selanjutnya, kelompok tersebut konvoi berkendaraan sepeda motor menyusuri jalan di Kota Bandung sambil membawa senjata tajam. Setibanya di Jalan Inhoftank atau di lokasi kejadian, mereka tiba-tiba menyerang seorang pedagang martabak bernama Agus Nugraha.

Pelaku yang diperkirakan berjumlah sekitar sepuluh orang itu mencoba mengancam dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Tetapi upayanya gagal karena Aguis Nugraha ternyata melakukan perlawanan dibantu oleh warga sekitar.

Alhrinya para pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor setelah sekitar sepuluh menit melakukan aksi penyerangan.

Berkat kejelian jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung, identitas mereka terlacak dan bartu tiga orang yang ditangkap, lainnya diperkirakan tujuh orang lagi yang identitasnya sudah diketahui,

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dr. Budi Sartono, menjelaskan bahwa para tersangka nantinya akan dijerat dengan Pasal 170 jo 53 KUHP, Pasal 351 jo 53 KUHP, serta Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 terkait percobaan pengeroyokan, penganiayaan, dan membawa senjata tajam tanpa hak. Para tersangka terancam hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara.

Polrestabes Bandung kata Budi Sartono, tetap berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat, jiika menemukan aksi premanisme termasuk geng motor, segera melapor ke polisi.**

Author: Sonni Hadi
Editor: Sonni Hadi

Langganan: Komentar (Atom)