Pj.Bupati Pastikan Tidak Akan Lakukan Rotasi Mutasi Di KBB

PEMERINTAHAN 

Pj.Bupati Pastikan Tidak Akan Lakukan Rotasi Mutasi Di KBB

 23/07/2018

Pewarta : Lina

Koran SINAR PAGI, Ngamprah/KBB,- Menanggapi pertanyaan dari berbagai pihak tentang reformasi birokrasi, Pj.Bupati Bandung Barat, H.Dadang Mohamad Ma’soem memastikan, selama 2 bulan masa jabatannya tidak akan ada rotasi dan mutasi jabatan dalam Pemerintahan Kab.Bandung Barat.

Hanya saja, kata dia, proses menuju tahapan tersebut tetap berjalan, pasalnya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov Jabar sudah keluar terkait seleksi Sekda definitif dan assesment untuk mengisi kekosongan formasi jabatan.

Pj.Bupati Bandung Barat, pimpin apel pagi, Senin (23/07/18).

“Selama 2 bulan kedepan saya ingin fokus pada pekerjaan dan pembenahan berbagai masalah yang dialami Pemkab selama ini, saya berharap ada kerjasama dan kontribusi dari para ASN untuk menyelesaikan program-program yang telah ditargetkan,” terang Dadang saat memimpin apel pagi pertamanya selaku Pj.Bupati Bandung Barat, Senin (23/07).

Ia menyatakan, dirinya ingin menjadi bagian dari Kab.Bandung Barat dan memberikan nilai positif selama menjabat sebagai Pj.Bupati meski dalam waktu yang sangat terbatas, yakni hingga dilantiknya bupati terpilih secara definitif 20 September 2018 mendatang.

“Saya ingin menjadi bagian dari KBB dan harus mampu menyelesaikan sedikit permasalahan yang tengah dihadapi. Saya ingin mewakafkan diri saya dan berbuat yang terbaik untuk KBB,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dadang membahas tentang wacana dilaksanakannya Sholat Subuh berjamaah bagi para pejabat dan ASN, karena menurutnya, sholat subuh berjamaah merupakan kewajiban dan pangkal keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Dan jika wacana tersebut bisa terlaksana, Ia akan memberikan dispensasi khusus bagi para ibu-ibu, mengingat tingginya beban mereka dipagi hari dalam mengurus anak dan rumah tangga.

Diakhir Apel, Dadang mengajak ASN yang hadir untuk turut mendo’akan mantan Bupati, H Abubakar dan para pejabat yang tengah berurusan dengan permasalahan hukum agar senantiasa diberikan kekuatan dan kelancaran, termasuk mantan Wakil Bupati, Yayat T Soemitra yang telah menjadi bagian dari KBB.

Read More

PERISTIWA 

Saatnya Warga Mekar Mukti Bangkit, Setelah 40 Tahun Di Dzolimi Oleh Kebijakan Pemerintahan

06/07/2018 adminsinarpagi

Pewarta : Lina

Koran PERWIIRA, KBB,- Antusias para pedagang pasar desa Mekar mukti sebanyak 275 orang hadir untuk rapat Sosialisasi dan Transparansi Relokasi Pasar desa. Mekar Mukti yang dilaksanakan dengan aman dan lancar hingga terbentuk susunan kepanitian relokasi pembangunan pasar Desa Mekar Mukti.

Pemilihan ini, suatu bentuk kepeduliaan warga pasar agar terciptanya suatu wadah yang bisa menampung aspirasi warga pasar, dan memberikan contoh demokrasi yang baik dan benar agar kedepanya masyarakat Desa Mekar Mukti bisa turut serta merasakan dan menikmati aset pasar yang ada diwilayahnya dan bisa mengatur sendiri menejemen pengelolaan pasar tersebut sebagai asli pemilik aset pasar tersebuat atas nama putra daerah dan warga Dessa Mekar Mukti, karena selama ini pengelolaan pasar Desa Mekar Mukti dikelola oleh pedagang luar warga desa tersebut.

Pasar Desa Mekar Mukti merupakan salah satu pasar terbesar dan strategis di Kabupaten Bandung Barat dan sudah sekitar 40 tahun usianya, dan kondisi pasar saat ini perlu direvitalisasi lagi untuk kenyamanan usaha warga Mekar Mukti khususnya.

Ketua Panitia Relokasi Pembangunan Pasar Mekar Mukti, Yudianto didampingi oleh Wakil Ketuanya : Endang, Sekretaris : Dandi dan Bendahara : Sofa beserta bidang – bidang lainnya yang jumlahnya 9 orang kepengurusan, rencanananya dalam waktu dekat ini siap membangun Pasar desa Mekar Mukti agar lebih nyaman dan representatif. Rencana Program pembangunan Pasar Mekar Mukti pun disambut antusias para pedagang dan masyarakat.

Saat ditemui di kantor Sekretariat Panitia Relokasi Pembangunan Pasar Desa Mekar Mukti, Yudianto menjelaskan dengan gamblang soal kondisi dan manajemen pengelola pasar dilakukan oleh warga di luar Desa Mekar Mukti,”Sebagai putra daerah saya sangat prihatin melihat keadaan seperti ini, selama ini saya diam dan hanya memperhatikan pengelolaan pasar Desa Mekar Mukti dari jauh,” ucapnya.

Menurutnya, Jumlah keseluruhan pedagang saat ini yang terdata sebanyak 316 orang dan 238 diantaranya pedagang dari luar Desa Mekar Mukti, sementara pedagang asli putra daerah hanya 78 orang itupun orang-orang yang dianggap serakah, karena selama 40 tahun berdagang tidak mau mengajak warga mekar mukti lainnya.

“Warga asli Desa Mekar Mukti yang lainnya punya usaha sebagai tukang ojeg, tukang parkir, petugas kebersihan sampah dan sebagai penonton pengelolaan pasar desa Mekar Mukti yang dikelola orang luar dan menikmati hasil serta manfaatnya selama 40 tahun,” tuturnya.

Selain itu, warga hanya bisa menikmati kemacetan, bau busuk sampah, becek dan kotornya jalan disekitar pasar tersebut sungguh begitu memprihatinkan, ujar Yudi.

Ditambah persoalan baru muncul ditengah masyarakat disaat menjelang perhelatan Pilkada di Kabupaten Bandung Barat yang lalu, nama Aa Umbara tiba – tiba saja muncul dan ramai diperbincangkan tengah masrayakat Mekar Mukti.

Sebelum Aa Umbara resmi mencalonkan diri jadi Bupati di KBB yang berpasangan dengan Hengky Kurniawan ratusan pedagang pasar Mekar Mukti pernah audiensi ke kantor DPRD KBB dan diterima langsung oleh Aa Umbara saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPRD, namun disaat ini lain cerita yang membuat masyarakat desa Mekar Mukti menjadi resah karena ketialka Aa Umbara blusukan mengkampanyeukan dirinya menjadi Bupati.

Pasar ini tertunda pembangunannya karena telah digiring keranah politik oleh Umbara yang beberapa kali mengadakan pertemuan dan mendatangi rumah-rumah pedagang pasar yang secara otomatis janji-janji politiknya dimanfaatkan sebagai jembatan peraupan untuk mendulang suaranya di Pilkada dengan bertemu para pedagang yang sedang kebingungan memikirkan harga kios yang mencapai Rp.40 juta hingga Rp.60 juta.

Aa Umbara telah mengiming-imingi pedagang Pasar Cihampelas bila mana ia terpilih menjadi bupati, kios dan los dipasar itu akan digratiskan, hal itu sontak menjadi polemik dimana ia beserta pemerintah desa setempat ingin merevitalisasi pasar dengan menggunakan pihak ketiga atau swasta.

“Aa.Umbara kan orang luar Desa Mekar Mukti, dia penduduk Lembang, otomatis tidak tahu seluk – beluk serta kondisi pasar desa Mekar Mukti yang sebenarnya, namun karena kepentingan politik itulah tiba-tiba saja nama Aa.Umbara muncul sebagai Dewan Pembina Kepengurusan Baru Perkumpulan Pedagang Pasar Mekar Mukti Kec.Cuhampela Kab.Bandung Barat, ditambah dengan janji-janji politiknya kepada para pedagang pasar yang akan menggratiskan kios/jongko.

Sedangkan bentuk perhatian Aa.Umbara kepada masyarakat Mekar Mukti itu sama sekali tidak ada, bahkan menurut Yudianto Ketua Panitia Relokasi Pasar menambahkan, “Aa Umbara yang belum tau kronologis sebenarnya telah menjanjikan kios gratis hanya kepada para pedagang pasar saja, otomatis Aa Umbara akan menyengsarakan masyarakat Mekar Mukti selamanya dikarenakan para pedagang dipasar itu orang luar daerah 80%,” tutur Yudi.

Sosok Yudianto yang dikenal sebagai pengusaha muda sukses dan pemberani ini setelah masuk kedalam kepanitiaan Relokasi Pembangunan Pasar Desa Mekar Mukti baru mengetahui status pasar desa mekar mukti kondisinya dari dulu hingga hari ini seperti apa, sebagai putra daerah asli mekar mukti pantas saja Yudianto menjadi sangat marah, kesal dan kecewa karena sudah selama 40 tahun wrga masyarakatnya di bohong.

Setelah mengadakan rapat kepanitiaan Relokasi Pasar Mekar Mukti kami sebagai Panitia akan menunggu keputusan akhir dari Muspika dengan diberikan toleransi waktu selama 2 minggu setelah Pilkada dilaksanakan. Warga Masyarakat Mekar Mukti akan menuntut Keadilan karena mereka juga punya hak untuk berdagang di aset pasar di daerahnya sendiri.

Muspika Kecamatan Cihampelas sendiri, walaupun mengetahui kondisi sebenarnya status pasar mekar mukti ini, namun terkesan tidak memiliki rasa keadilan bagi warga Desa Mekar Mukti. Ibaratnya seperti Tambang Emas Freeport orang lain diluar lokasi tambang Freeport yang menikmati hasilnya, sedangkan penduduknya aslinya hanya mampu sebagai kuli dan manjadi penonton saja,” Jelas Yudianto mengakhiri pembicaraanya dengan nada marah.

Nara sumber lainnya membenarkan apa yang terjadi dan dirasakan akan ketidakadilan bagi warga masyarakat Desa Mekar Mukti, nama-nama seperti Haji Ubun (50), Danil (34) dan Asep Abidin (45) ketiga orang ini merupakan putra daerah yang selama ini sama sekali belum merasakan hasil dan manfaatnya keberadaan pasar tersebut.

“Kami semua yang hadir di kantor sekretariat Relokasi Pembangunan Pasar ini sangat ingin sekali merasakan manfaatnya dan kami ingin seperti orang lain para pedagang pasar yang 318 orang itu bukan warga kami, bukan tetangga kami dan bukan pula saudara kami, tapi mereka semua menikmati hasilnya di pasar kami ini, sungguh menyedihkan dengan melihat begitu pesatnya perniagaan aktivitas di pasar kami itu orang lain yang mendulang emasnya, kami hanya menikmati kemacetan dan bau busuk sampahnya saja,” ucapnya.

Mereka berharap perjuangan Yudianto sebagai tokoh masyarakat di Desa Mekar Mukti dapat memperjuangkan hak – hak kami sebagai putra daerah di mekar mukti ini untuk memilikinya, merasakannya dan menikmatinya sebagai pedagang di pasar kami aset desa yang kami miliki selama 40 tahun ini merasa dibohongi dan dibodohi orang-orang serakah yang dengan tenang menikmati semua ini di pasar milik kami,”ujar Haji Ubun.

Read More

RAGAM 

Kesbangpol Kab.Bandung Barat Sosialisasikan Empat Pilar

06/07/2018 adminsinarpagi

Pewarta : Lina

Koran PERWIIRA, KBB,- Selain menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas), OKP dan LSM bisa bersinergi dalam mengawal kepentingan masyarakat. Karena pada kenyataannya dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan menuju masyarakat sejahtera juga harus didukung oleh tanggung jawab seluruh elemen sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

OKP, Ormas dan LSM merupakan generasi penerus serta pewaris bangsa yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa (Founding Father) untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu tercapinya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menganggarkan lebih dari Rp 4 miliar untuk pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Akan tetapi, pembagiannya kepada 329 ormas/OKP/LSM yang ada di Bandung Barat belum merata.

Plt Kepala Kantor Kesbangpol Jaja mengatakan, pemberian uang pembinaan itu dimaksudkan untuk menunjang kegiatan ormas/OKP/LSM. Namun, dia menyebutkan, untuk saat ini pemerintah daerah belum bisa memberikan uang pembinaan kepada seluruh ormas/OKP/LSM, karena jumlahnya yang sangat banyak.

“Kami akan mengajukan kepada bupati yang baru, bupati terpilih, supaya nanti itu semua ormas/OKP/LSM di Bandung Barat bisa dapat (uang pembinaan). Besar atau kecilnya tergantung dari kesiapan APBD,” kata Jaja di sela sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar di Lembang, belum lama ini.

Ormas, OKP dan LSM peserta sosialisasi 4 pilar

Menurut dia, uang pembinaan tersebut cenderung dimanfaatkan oleh ormas/OKP/LSM untuk kebutuhan organisasi. Alhasil, belum banyak yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, “Sebetulnya, karena nominalnya tidak besar, jadi lebih diarahkan untuk ormas/OKP/LSM itu sendiri, seperti untuk sarana prasarana mereka. Program kegiatan yang mereka adakan kami arahkan supaya mengenai masyarakat. Jadi, yang pertama itu untuk organisasi, misalkan buat sekretariatnya, kemudian untuk masyarakat,” tuturnya.

Disamping memberikan uang pembinaan, dia menambahkan, Kantor Kesbangpol Bandung Barat juga melakukan sejumlah program pembinaan. Di antaranya, dengan cara menggelar sosialisasi. Pembinaan juga dilakukan kepada ormas/OKP/LSM melalui pengarahan agar mereka menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang ditetapkan. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi empat pilar, Kasi intel kodim 0609 Kav.Musiam kodim, Kasat Intel kam Polres Cimahi AKP.Agus Nur Arsyad dan Aseng Junaedi, Asisten I.

Sementara itu Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Bandung Barat, Aseng Junaedi hadir dikegiatan tersebut mewakili undangannya PLT.Bupati KBB Yayat T Soemitra. Aseng Djunaedi saat mebirkan sambutannya menyatakan,” ormas/OKP/LSM memiliki fungsi kontrol kepada pemerintah. Namun demikian, fungsi tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, tidak ada kesan arogan seperti ketika terjadi pengrusakan kantor pemda dan penganiayaan pegawai pemda oleh oknum ormas beberapa waktu lalu.

“Berkiprahlah, sampaikan aspirasinya tidak dengan cara seperti yang sudah-sudah, ormas/OKP/LSM diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Bandung Barat. Setidaknya dengan menciptakan kondusivitas, sehingga program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Aseng mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol dalam mensosialisasikan empat pilar wawasan kebangsaan tersebut, “Mari kita interospeksi, evaluasi, dan tetap jalin silaturahmi demi kemajuan Bandung Barat,” ucapnya.

Read More

RAGAM 

Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti

Pewarta : Lina/Deni HM

KBB,– Ratusan pedagang pasar, tokoh masyarakat dan warga Desa Mekar Mukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat telah resmi membetuk Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 lalu lokasi budidaya lele “Sabilulungan” milik Yudianto, Kp.Cicalengka Desa Mekar Mukti Kec.Cihampelas, dengan tujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan antar masyarakat Desa Mekar Mukti dan sebagai wadah untuk masyarakat dalam pendampingan dan pengawasan panitia pembangunan pasar desa.

Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti ini dinilai positif oleh masyarakat desa dan komunitas pasar tradisional yang ada di KBB, pasalnya dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti akan membina dan mengarahkan setiap potensi yang ada menyangkut Pasar Tradisional agar lebih berkompetensi dalam persaingan perdagangan era global saat ini.

Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti

Dalam proses pelaksanaan pemilihan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti yang dihadiri sekitar 250 orang warga Desa Mekar Mukti dan pengurus pasar, Asep Abidin didaulat menjadi sebagai Ketua.

Menurut Asep, Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti kreatif menjadi hal penting untuk memperkuat akselerasi pemberdayaan masyarakat desa, lantaran pembangunan pasar tradisional ini harus terus dilanjutkan untuk dijadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu poin kunci dalam mempercepat pembangunan desa.

“Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti ini akan memiliki daya ungkit lebih kuat dibanding hanya menampung aspirasi keluhan para pedagang dan masyarakat kepada aparat desa,” ujarnya.

Dikatakan, keberadaan komunitas masyarakat desa ini sangat penting, menurutnya akan banyak ide dan gagasan kreatif akan muncul melalui komunitas desa, sehingga desa akan berkembang dan terus berkembang,” imbuhnya.

Yudianto, mengatakan telah menyusun program unggulan yang menyasar pemberdayaan komunitas desa-pedesaan. Pendekatan ini menjadi langkah taktis dalam mempercepat kemandirian desa yang dijalankan termasuk, melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha di tingkat desa dengan pelatihan pemberdayaan ekonomi kerakyatan demi meningkatkan kemampuannya agar kepentingan desa bisa diperjuangkan secara maksimal.

Bentuk kepedulian kaum muda di Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti, khususnya para pelaku usaha terhadap ke-beradaan pasar tradisional ditengah pesat-nya pertumbuhan pusat perbelanjaan. Mereka mengajak masyarakat untuk senantiasa belanja di pasar tradisional.

Diungkapkan, berdasarkan data Indonesian Islamic Busi-ness Forum, sekitar 50 – 70 persen pendapatan dari pedagang pasar tradisional mengalami penurunan akibat berkembangnya pasar mo-dern, dan saat ini, hampir 70 persen kepemilikan saham pasar modern dimiliki konglomerat. Alhasil, keberadaan pedagang di pasar tradisional juga semakin terkalahkan.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Mekar Mukti mengatakan, beberapa kelebihan dimiliki oleh pasar tradisonal diantaranya, memiliki nilai sosial yang tak tergantikan, seperti adanya interkasi antara penjual dan pembeli, dan harga yang ditawarkan sangat- sangat terjangkau.

“Selain itu, pasar tradisional juga mena-warkan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Mulai dari aneka sayuran, jajanan pasar, hingga alat- alat rumah tangga, keberadaan pasar tradisional yang harus dilestarikan dan dilindungi, meminta pemerintah untuk membuat payung hukum sebagai perlindungan untuk para pedagang pasar, mengajak seluruh lapisan masyarakat agar berbelanja di pasar tradisional, dan berperan aktif dalam membeli produk pangan lokal,” tuturnya.

Read More